Beranda Berita Terkini Laporan Akhir Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018

Laporan Akhir Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pasal 1 menyebutkan bahwa “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Sebagai upaya memperbaiki citra birokrasi dalam pelayanan, pemerintah berupaya mewujudkan pelayanan prima di instansi pemerintah, dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha, yang kemudian dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Publik. Pada tahun 1995, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat yang kemudian dikonkritkan dengan Surat Edaran Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Penertiban Apatur Negara Nomor 56/Wasbangpan/6/1998 tentang Langkah-langkah Nyata Memperbaiki Pelayanan Masyarakat.

Pada era reformasi ini, Pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik menggantikan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Publik Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, di dalamnya diatur tentang kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan yang bermutu. Dimana salah satu kegiatan yang harus ada adalah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat. Selanjutnya diubah dalam Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Untuk meningkatkan kinerja pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat sebagai upaya mewujudkan visi dan misi yang diemban, maka Pemerintah Kota Makassar melaksanakan pengukuran “Indeks Kepuasan Masyarakat”. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mewujudkan kepemimpinan yang baik (good governance). Survey Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mendapatkan feed back atau umpan balik atas kualitas kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk perbaikan peningkatan kualitas kinerja pelayanan secara berkesinambungan.

Laporan Akhir Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018

TINGGALKAN KOMENTAR

Berikan komentar anda!
Masukkan nama anda disini

INFO TERBARU

ADVOKASI LABORATORIUM INOVASI

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar mengadakan Kegiatan “SOSIALISASI LOMBA INOVASI DAERAH INNOVATIVE MAYOR AWARD” pada hari Jumat Tanggal 8 November...

VIDEO INOVASI TAHUN 2019

UNDUH bit.ly//VIDEOINOVASI2019

KEGIATAN STANDARISASI JURNAL KELITBANGAN DAERAH

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar mengadakan Kegiatan Kerjasama Kelitbangan Angkatan I T.A 2019 dengan tema “Kegiatan Standarisasi Jurnal Kelitbangan Daerah...

PENYUSUNAN JURNAL KELITBANGAN DAERAH ANGKATAN I

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar mengadakan Kegiatan Penyusunan Jurnal Kelitbangan Daerah Angkatan I T.A 2019 pada hari ini senin (28...